Tuntutan SPPQT Dalam Rangka Hari Tani 2008

LAKSANAKAN PEMBARUAN AGRARIA YANG SEJATI DENGAN MEMPRIORITASKAN PENYELESAIAN KONFLIK-KONFIK AGRARIA DAN MENGAKUI TANAH-TANAH YANG SUDAH DIDUDUKI PETANI

Setelah 48 (empat puluh delapan) tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan pada tanggal 24 September 1960, satu tanggal yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional (HTN) oleh almarhum Presiden Sukarno, ternyata nasib petani Indonesia belum banyak berubah. Di pedesaan kaum tani berkembang dan terbagi-bagi dalam golongan-golongan di mana sejumlah kecil tuan tanah dan tani kaya menguasai tanah secara monopoli dan menjalankan berbagai bentuk penghisapan dan penindasan feodal seperti rendahnya upah buruh tani dengan sejumlah pekerjaan serabutan yang tidak diperhitungkan/tidak dibayar, bagi hasil yang timpang karena hanya menguntungkan pemilik tanah, berbagai macam peribaan (ijon; tengkulak dan lintah darat) serta perampasan tanah karena manipulasi surat-surat kepemilikan tanah yang sah dengan memanfaatkan keterbelakangan kebudayaan kaum tani sedang, tani miskin dan buruh tani.

SPPQT memperingati hari tani

Sekitar 75 petani, termasuk beberapa petani dari Kawasan Kedungombo, kawasan Sabuk hijau Kedungombo, Kawasan Gunung Merbabu dan Merapi dan kawasan Gunung Ungaran berkumpul di sekretariat SPPQT. Mereka berdiskusi dan buka bersama dalam rangka memperingati hari tani. Acara ini diselenggarakan pada rabo 24/9 mulai jam 13.00 hingga menjelang berbuka puasa.