Tatanan sosial-ekonomi dunia selama dua dasawarsa terakhir mengalami perubahan mendasar yang cepat. Perubahan ini ditandai dengan semakin membesar dan menguatnya posisi perusahaan raksasa pertanian-pangan yang berpusat di negara-negara kaya. Perusahaan tersebut menguasai sektor pertanian dan pangan yang selama ini menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani dan kebutuhan pokok rakyat di seluruh dunia.
“Pertanian modern” yang dimotori perusahaan raksasa telah menjadi ancaman utama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal serta keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan, dan keamanan pangan. Sistem pangan global yang dipaksakan kepada negara-negara berkembang kemudian menggusur sistem pertanian lokal dan nasional. Di sisi lain, peran negara yang merupakan penanggungjawab terpenuhinya hak rakyat atas pangan dan pengendali pembangunan ekonomi politik semakin melemah. Tanpa adanya intervensi yang memadai dari Pemerintah negara berkembang (seperti Indonesia) maka perusahaan pertanian-pangan akan semakin menguasai dan memonopoli kekuasaan pasar.
Sistem pertanian masyarakat desa yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsistence) dengan cara berkelanjutan, yang berabad-abad menjadi basis kehidupan mereka kemudian dilenyapkan oleh konsentrasi pemilikan tanah, penguasaan benih, dan alat-alat produksi lainnya ke tangan segelintir perusahaan transnasional. Petani tidak lagi memiliki lahan untuk berproduksi, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk membeli makanan bahkan bila harga pangan impor itu murah sekalipun.

Prinsip Ketahanan Pangan Versi Pemerintah
Visi Pemerintah yang tertuang dalam UU No 7/1996 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa pembangunan pangan diletakkan dalam konsep ketahanan pangan (food security). Konsep yang diadopsi dari FAO ini menitik-beratkan pada empat pilar yakni, (1) aspek ketersediaan (food availibility), (2) aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (stability of supplies), (3) aspek keterjangkauan (access to supplies), (4) aspek konsumsi pangan (food utilization).
Dalam perspektif ketahanan pangan tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana pangan diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, ada pangan dalam jumlah cukup. WTO bahkan menyebut ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the market), pangan yang mengabdi kepada pasar. Konkretnya mewujud dalam beleid ”memanen pangan di pasar” (impor) ketimbang ”memanen di lahan” (menanam sendiri). Juga tidak dipersoalkan berapa volume impor dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan itu: importir kartel atau petani/konsumen miskin?
Bukan Sekedar Ketahanan Pangan Tetapi Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan pangan. Artinya, ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri (swakelola). Untuk menciptakan kedaulatan pangan, Pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, pupuk, kredit dan pasar yang adil. Di tingkat nasional, kebijakan reforma agraria harus ditegakkan, dalam hal ini Pemerintah wajib menjalankan kebijakan reforma agraria yang sejati sebagaimana diamanatkan dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dalam aspek sumber agraria air untuk pertanian, Pemerintah hendaknya membatalkan UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 karena tidak mencerminkankan prinsip penggunaan air untuk publik tapi lebih berpihak kepada privat/swasta. Aneka bibit  unggul lokal dan pupuk yang aman bagi lingkungan dan terjangkau bagi petani, dan kredit berbunga rendah harus jadi prioritas.Ii Dalam konteks alam, petani perlu perlindungan atas aneka kemungkinan kerugian bencana alam, seperti kekeringan, banjir, dan bencana lain. Negara (baca : Pemerintah) perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi, petani tidak terlalu menderita. Salah satu caranya, perlu UU yang mewajibkan pemerintah mengembangkan asuransi kerugian atau kompensasi kerugian bagi petani atas bencana alam/hal sejenis.
Pentingnya Mendesakkan Kedaulatan Pangan
Sekitar 852 juta penduduk dunia  kekurangan pangan (FAO, 2004). Sebagian besar (815 juta) orang kelaparan tinggal di Negara Sedang Berkembang. Sekitar 75 persen dari mereka yang lapar adalah penduduk pedesaan. 6 juta anak meninggal karena kelaparan setiap tahun. Ini sebuah pertanda bahwa krisis pangan sedang melanda dunia. Di Indonesia sendiri tercatat, dari 265 kabupaten yang ada di Indonesia: 100 kabupaten termasuk rawan pangan, dengan pengelompokan 40 kabupaten tergolong agak rawan pangan, 30 kabupaten termasuk daerah rawan pangan dan 30 Kabupaten yang sangat rawan pangan (WFP, 2005). Sebagian besar penduduk rawan pangan tinggal di pedesaan  termasuk petani tanaman pangan.
Menurut kajian diatas, maka saat ini amat perlu adanya pembangunan kesepahaman bersama antara negara (Pemerintah) dan rakyat tentang paradigma kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing (Hines, 2005). Pengambilan keputusan dilakukan di level lokal/nasional, bukan di bawah badan perdagangan internasional (IMF, Bank Dunia, WTO) dan korporasi global. Pangan bukan komoditas yang sekadar dijual. Bagi Indonesia, dengan segenap potensinya, tidak ada alasan untuk tidak berdaulat dalam pangan.

Bagi kawan-kawan pemuda yang ingin berkuliah S1 di Jogja, ada beasiswa untuk kuota 60 orang, tersedia : tempat kost, kerja dan semua biaya ditanggung.
Persyaratan : mau bekerja sebagai petani (mengelola lahan pertanian).

Undangan beasiswa ini berasal dari Ibu Muryani di Organisasi Joglo Tani di Godean Km. 9 Jogjakarta.

Bagi yang berminat silahkan hubungi :

Ibu Muryani : 085853042186

Bp. Bahrudin : 08174164151

Bp. Asrofi : 0817253591

Pada hari Senin, 15 Juni 2009 bertempat di Sekretariat SPPQT, Salatiga, Departemen Advokasi SPPQT mengadakan workshop tentang Konservasi lahan dan air serta Perdes (Peraturan Desa). Adapun nara sumbernya adalah pegiat dari sekretariat SPPQT yakni Kawan Abdul, Kawan Andy, Kawan Sudadi dan Kawan Purwanto. Dengan peserta yakni perwakilan petani dari Desa Pagerrejo (Wonosobo), Desa Selomoyo (Magelang), Desa Suroteleng (Boyolali), Desa Batur (Kab. Semarang). 
Tujuan dari acara workshop ini adalah menyamakan persepsi tentang konservasi air, reforma agraria, dan Peraturan Desa.
Adapun materi yang disampaiakan tentang konsep “Agroforestry”, konsep perwujudan konservasi yang dilakukan oleh organisasi petani sebagai upaya pelestarian sumber mata air, konsep tentang reforma agraria sebagai bentuk perwujudan atas akses dan kontrol petani akan sumber daya agraria, konsep tentang pengamanan dan pengelolaan asset sumber daya di desa melalui legal drafting berupa Peraturan Desa.
Dari workshop dapat diceriterakan tentang sharing pengalaman berkaitan dengan implementasi konsep konservasi, reforma agraria dan Perdes. Sebagai contoh di Desa Suroteleng (Boyolali) dalam pengelolaan konservasi sumber air melalui penerapan konsep vegetasi dan mekanisasi pola konservasi termasuk pembuatan hidran untuk membuat pompa air secara alami. Jenis tanaman yang menjadi obyek konservasi adalah jeruk, sengon, suren. Pemilihan tanaman produksi jeruk dengan alasan adalah sebagai pengusir hama kera. Dalam prosesnya konservasi lahan dan air dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan konservasi seluas 10 Ha pada 2006, dan sampai saat ini sudah terdapat 30 Ha lahan konservasi. Disisi lain ketersediaan air di Suroteleng juga menjadi kembali bisa stabil untuk digunakan oleh warga. Sehingga dalam perjalanannya hingga sekarang dimajukan menjadi salah satu Perdes tentang Konservasi Sumber Daya Air yang digunakan untuk pengamanan dan pengelolaan asset sumber daya air di desa Suroteleng.
Sedangkan di desa Selomoyo (Magelang), saat ini juga sudah melakukan konservasi lahan dan air di dusun Gembung, Gadingan dan Mranggen. Dan lahan tersebut saat ini baru ditanami rerumputan, sengon, dadap, nangka dan suren.
Dari workshop dapat dipetik pelajaran tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya air dan lahan untuk kelangsungan hidup generasi mendatang. Selain itu di tingkatan pelaksana konservasi perlu dilakukan penguatan organisasi petani sebagai subyek yang memanfaatkan air dan lahan. Pada tataran lebih maju, perlu juga inisiasi Peraturan Desa (Perdes) sebagai upaya legitimasi terhadap akses dan kontrol sumber daya air dan lahan.(whs)

SPPQT mengadakan capacity building di Wisma Sinode Salatiga pada tanggal 10-11 Juni 2009. Acara Capacity Building (CB) ditujukan kepada para pegiat dan DPP dari SPPQT. Tujuan dari acara ini adalah merefleksikan kembali tentang pemahaman konsep Qaryah Thayyibah, konsep community organizing atau pemberdayaan masyarakat serta merumuskan baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang efektifitas, efisiensi dan produktivitas yang berkaitan dengan goals dari programatik perjuangan yang tentunya juga menjaga arah gerakan dalam koridor visi-misi SPPQT sebagai Organisasi Rakyat. Dalam acara ini tampil sebagai narasumber adalah kawan Bahrudin yang menyampaikan materi tentang “Ke-Qaryah Thayyibah-an”, Kawan Khadziq Faisol dengan materi “Ke-CO-an” dan juga kawan Ruth Murtiasih yang menyampaikan tentang penilaian kinerja berdasarkan indikator hasil program.

Dalam materi tentang “Ke-Qaryah Thayyibah-an”, kawan Bahrudin menyampaikan tentang pentingnya mempelajari sekaligus mengkritisi sejarah (baca : SPPQT). Karena dalam perjalanan SPPQT selama 10 tahun ini perlu juga untuk dilihat secara makro terkait dengan capaian dari cita-cita SPPQT. Misalnya, konsep “Qaryah Thayyibah” yang menjadi salah satu konsep mendasar organisasi SPPQT apakah saat ini memang sudah bisa terwujud atau memang masih menjadi mimpi. Dari beberapa contoh programatik yang saat ini dijalankan oleh SPPQT, konsep tentang “Qaryah Thayyibah” sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh beberapa basis Paguyuban Petani anggota SPPQT, yakni konsep lumbung dan gardu tani paguyuban.
Disisi lain dalam hal “Ke-Qaryah Thayyibah-an” yang menjunjung tinggi empat aspek mendasar dari ruh gerakan SPPQT juga kembali patut untuk direfleksikan. Ke-empat aspek yang dimaksud adalah : berproduksi secara bersama dengan berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Empat aspek ini menjadi parameter dalam melakukan kerja-kerja dan programatik organisasi. Contoh kongkritnya saja adalah Kalau organisasi bisa melakukan asistensi dan advokasi yang sesuai dengan kebutuhan akan hak-hak petani maka parameter berikutnya adalah semakin banyak kawan berarti semakin kuat. Kedua parameter tersebut menjadi titik tolak sebuah gerakan Qaryah Thayyibah.
Dalam hal teknis saja, beliau mengatakan SPPQT saat ini sering mendapat apresiasi yang bagus dari pihak eksternal. Sebagai contoh pertanian yang terintegrasi dengan adanya biogas menjadi contoh yang paling kentara dari indikator empat aspek tersebut sudah bisa mewujud. Beliau juga melakukan kritik dan wanti-wanti terhadap perspektif kemandirian petani. Artinya, adanya bantuan dari pihak eksternal seharusnya tetap ditempatkan dalam koridor sebagai stimulus kemandirian dan bukan sebagai pengabsyah sebuah ketergantungan.
Sesi berikutnya adalah sesi tentang “Ke-CO-an” yang dihantarkan oleh Kawan Khadziq Faisol. Diawal materi beliau memberikan sebuah suguhan berupa nonton film bersama “Kungfu Panda”. Setelah usai film dilakukan diskusi interaktif yang mencoba menarik benang merah dari film tersebut. Banyak yang bisa diambil sebagai pelajaran dari film tersebut. Nilai-nilai kesahajaan, keluwesan, teamworking, dan motivasi (baca : semangat untuk maju). Nilai-nilai seperti itulah yang mutlak diperlukan seorang community organiser dalam mengorganisir masyarakat. Selain dari film tersebut, beliau juga memberi contoh berupa tipikalitas para community organiser handal seperti Barrack Obama yang saat ini menjadi Presiden di A.S, juga perjuangan seorang Evo Morales sebagai petani yang mampu menjadi orang nomor satu di Bolivia. Tentunya yang penting juga Indonesia juga mempunyai banyak tokoh karakter yang bisa menginspirasi tentang perspektif “Ke-CO-an”. Dalam materi ini, beliau menandaskan tentang arti pentingnya bekerja bersama masyarakat (baca : petani) secara guyub, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Sesi terakhir berupa indikator penilaian tentang efektifitas, efisiensi serta produktivitas para pegiat berkaitan dengan program-program SPPQT. Materi ini disampaikan oleh Kawan Ruth Murtiasih. Dalam materi ini beliau menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif yang patut untuk dicerna secara bersama. Beberapa pertanyaan reflektif tersebut berupa relevansi visi-misi SPPQT dengan konteks saat ini, SPPQT sebagai organisasi petani sudahkah menjadi wadah yang dirasa menampung seluruh sumberdaya dan kebutuhan para anggotanya, dan aspek antusiasme sebagai organisasi rakyat dalam menghadapi zaman yang tentunya juga dituntut untuk senantiasa peka terhadap zaman. Dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif tersebut, beliau mengatakan bahwa hendaknya SPPQT bisa tetap konsisten pada alur visi gerakan secara kebersamaan dan menjunjung tinggi keadilan. Bahkan K.H. Mudzakir selaku anggota DPP SPPQT menandaskan bahwa hendaknya organisasi ini tetap pada konsep dasar organisasi kerakyatan yakni menjunjung tinggi nilai-nilai : “jujur”, “malu”,”moral”, “bersyukur”, “introspeksi”.
Sebagai catatan akhir, Mbah Wagiyo anggota DPP SPPQT, kembali mengingatkan kepada seluruh peserta tentang pentingnya roso handarbeni, yakni rasa untuk memiliki organisasi SPPQT sebagai dasar dari implementasi nilai-nilai atau aspek-aspek yang tentunya akan membawa nasib para petani menuju pada cita-cita luhurnya yakni menjadi tuan di negeri sendiri. (whs).

Seminar dengan tema Penguatan Kelambagaan Organisasi Tani Dalam Pengelolaan Pangan Lokal” telah diselenggarakan oleh Jakertani Qaryah Thayyibah Kabupaten Semarang bersama KRKP pada Sabtu, 30 Mei  2009. Acara seminat yang dihadiri oleh anggota SPPQT ini juga dihadiri oleh jajaran dinas pertanian dan ketahanan pangan. Dari unsur legislatif juga hadir dan tidak ketinggalan juga Bupati Kab. Semarang hadir dan membuka acara ini. Bertindak sebagai pembicara dalam seminar ini adalah :Khadziq Faisol (SPPQT), The Hook Giong (Komisi B DPRD Kab. Semarang), Witoro (KRKP), Samsul Hidayat (Kantor Ketahanan Pangan Kab. Semarang), Prayogo (Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Semarang).

Dalam sambutan pembukaannya Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Semarang merupakan lumbung pangan yang potensial. Selain itu ia mengatakan bahwa Pentingnya pengelolaan pangan di Kabupaten Semarang merupakan sesuatu untuk diperhatikan. Pada bagian Witoro (Koordinator KRKP Indonesia) menyampaikan dalam sambutannya bahwa Antusias yang bagus dari Pemkab Semarang sebagai mitra kerja dalam pengelolaan pangan lokal. Ia juga mengabarkan mengenai Masuknya organisasi tani dalam Pokja-pokja Pangan di Nasional dan Daerah. Selin itu Pengelolaan pangan berfungsi sebagai antisipasi permasalahan pangan di kemudian hari.

Pada bagian lain Samsul Hidayat (Kantor Ketahanan Pangan Kab. Semarang) mengatakan bahwa tanggung jawab ketersediaan pangan bukan hanya oleh Pemerintah akan tetapi juga masyarakat dhi. Petani itu sendiri. Sehingga perlu menggali potensi pangan local (padi, palawija, umbi-umbian, kacang-kacangan). Termasuk didalamnya adalah pengembangan lumbung pangan. Sedangkan Prayogo (Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Semarang) dalam paparannya menjelakan bahwa rata-rata produksi padi 170.000 ton gabah sama dengan 100.000 ton beras, kebutuhan nya masih 90.000 ton jadi bisa dikatakan swasembada. Selain itu dia juga mengatakan bahwa paradigma makanan harus beras perlu diubah karena yang terpenting adalah kandungan kalori dalam bahan pangan sehingga perlu disubstitusi dengan umbi-umbian, sayuran, buah-buahan.

Di bagian lain The Hook Giong (Komisi B DPRD Kab. Semarang) menjelaskan dalam pembicaraannya bahwa pangan tidak terlepas dari kebijakan politik sehingga peran legislative dalam pengelolaan system pangan local termasuk didalamnya alokasi anggaran APBD. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa belum adanya sinkronisasi antara program pertanian dari Pemerintah dengan petani. Sehingga pemberian informasi dan komunikasi secara jelas dan transparan sangat penting dibangun. Untuk Bappeda mungkin masukan saya adalah perlu di kembalikan lagi pada slogan “Intan Pari” sehingga yang perlu direncanakan secara matang adalah bidang pertaniannya, bukannya operasionalnya saja.

Di dalam pembicaraannya Khadziq Faisol (SPPQT) menjelaskan bahwa Konsepsi lumbung di Negara Agraris mempunyai nilai historis yang panjang. Sekarang ini kita terlupakan pada hal tersebut dan malah terjebak dalam industrialisasi pertanian pro-pasar. Problematika revolusi hijau melalui pasar bebas maka perlu dikembangkan paradigma kedaulatan pangan. Faktanya adalah raskin masih berjalan padahal katanya surplus beras. Factor eksternal seperti perubahan iklim juga ikut berpengaruh anmun hal tersebut bukan sebagai alasan yang pas untuk disalahkan. Dijelskan juga bahwa SPPQT sendiri untuk mengatasi problematika tersebut kita program yang dinamakan “IOF = Integrated Organic Farming” di Kab. Semarang ada 23 Paguyuban petani anggota SPPQT. Maksud dari IOF adalah mempersiapkan On-Farm dan Off-Farm secara jangka panjang. Sehingga peningkatan kuantitatif juga perlu dimajukan secara kualitatif. Di akhir paparannya faisol menandaskan bahwa yang terpenting memperkuat kelembagaan organisasi petani, yakni dengan penguatan organisasi secara maju. Sehingga apresiasi perlu diberikan pada mereka yang melakukan kerja-kerja pengorganisiran.

Witoro (KRKP Pusat) pada paparannya menjelaskan bahwa Kekayaan hayati Indonesia pada dasarnya memberikan khazanah yang sangat kaya bagi system pangan local dan warisan kedaulatan pangan yang sangat berharga. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun di Kab. Semarang surplus namun membangun solidaritas untuk kedaulatan pangan tetap perlu dibangun sebagai wujud kebersamaan dan tanggungjawab dari Pemerintahan dan masyarakat. Dibagian akhir pembicaraanya ia menjelaskan bahwa Problematika yang juga perlu dibahas adalah system subsisten artinya perlu dipikir tentang pengaturan ketersediaan pangan, mengingat pertanian sebagai produsen utama pangan maka sebelum melakukan pemasaran maka perlu dibuat system pengamanan untuk jarring lingkar terkecil di petani local.

Seminar ini kemudian di lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Sejarah bukan hanya meramalkan tetapi juga membuktikan bahwa tatanan ekonomi kapitalisme jalur neoliberalisme gagal dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Great Depression 1930 dan Global Crisis 2008 bukti nyata neoliberal tidak mampu mengatasi problematika “dalam dirinya”. Model yang diagungkan bangsa Anglo-Saxon yang disebut sebagai Reagenomics dan Thatcherism dengan jargon terkenalnya “TINA”(=There Is No Alternatives) ternyata tidak mutlak benar. Bahkan Francis Fukuyama dalam buku “The End of History and The Last Man”-sebagai pemuja paham kapitalisme- saat ini sedang mengalami terkena getah dari efek neoliberalisme.

Disisi lain kemunduran neoliberalisme juga disinyalir karena telah menjauhi ruh dasar kapitalisme Smithian yakni konsep “tangan tak terlihat”. Bahkan para Keynesian berpendapat bahwa, “leave the market alone was a wickedness”. Dalam analogi lainnya, “seperti membiarkan sopir mabuk mengendarai truck BJ di jalanan ramai LA”.

Kembali pada konteks Indonesia, mazhab yang diusung oleh para “Berkeley Mafia” ini (baca: neoliberalisme melalui “developmentalisme concept” di era Orba) terbukti gagal dalam hal menyejahterakan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Hanya segelintir komprador saja yang bersejahtera seperti para aristokrat dan konglomerat. Sedangkan lebih dari 2/3 penduduknya masih dibawah garis kemiskinan.

Bukti hipokrit dari neoliberalisme adalah pada sektor pertanian. WTO mendesak pencabutan subsidi pada sektor pertanian melalui pencabutan subsidi harga pupuk, sehingga harga pupuk menjadi melambung tinggi dan ditambah lagi oleh ulah spekulan yang menyebabkan ketersediaan pupuk menjadi langka bahkan di pasaran. Bandingkan dengan kondisi pertanian di AS, yang setiap satu ekor sapi yang digembalakan di savana Texas mendapat jatah dua dollar per hari. Belum lagi jika masih ingat tentang booming gandum yang sampai ke Indonesia menjadi mie kemasan.

Saat rezim SBY-JK menyatakan diri telah keluar dari jeratan utang IMF ternyata klaim tersebut tidak serta-merta menjadikan bangsa ini keluar dari derita hutang (baca:utang najis). Karena menurut ekonom-analis Kwik Kian Gie, pada 2004 setiap satu orang Indonesia menanggung 5,5 juta rupiah hutang ini namun pada 2009 ini malah membangkak menjadi 7,7 juta rupiah per orang di Indonesia.

Sebenarnya, jika mau belajar dari sejarah maka sudah selayaknya bangsa ini harus memilih antara konsep ekonomi yang bermaslahat bagi rakyat banyak atau malah ber-mudharat. Jika almarhum Mubyarto mengkritik dengan sangat pedas sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan pasar bebas dengan mengajukan proposal konsep “Ekonomi Pancasila” dan di kemudian hari dikenal sebagai “Ekonomi Kerakyatan” yang sesuai dengan nafas Pancasila dan UUD 1945. Situasi terkini dari beberapa negara Amerika Latin (Kuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Ekuador, dsb) layak untuk kita simak. Neososialisme yang mereka usung patut untuk kita jadikan “laboratorium ekonomi”. Tentunya disesuaikan dalam konteks budaya dan sejarah Indonesia sendiri, jadi bukan mutlak neososialisme ala Amerika Latin atau bahkan Sosialisme Orthodox. Nah, sekarang kita juga bisa memprediksikan bagaimana kondisi ekonomi (khususnya yang berkaitan dengan pertanian) di Indonesia dalam jangka 5 tahun kedepan. Dengan indikator para calon pemimpin Indonesia melalui proses pencapresan.

Pasangan dengan hasil survey tertinggi SBY-Boediono silahkan dilihat track record dari masing-masingnya. SBY terbukti hanya bisa mempermainkan kondisi ekonomi Indonesia melalui politisasi komoditas BBM. Disektor pertanian, swasembada pangan juga hanya faktor politisasi bukan pada konsep mendasar karena salah satu proposal PPAN yang juga di sodorkan oleh SBY hanyalah lips-service penguasa untuk menstimulir petani. Ingat juga kontroversi galur “Supertoy”. Sedangkan calon wakil-nya, Boediono, kita tahu, bersama dengan Sri Mulyani adalah anak emas dari donatur Internasional.

Pasangan yang kedua adalah JK-WIranto. Berdasarkan hasil survey pasangan ini menempati posisi paling buncit, bahkan beberapa pengamat politik menjuluki pasangan ini sebagai pasangan karbitan dan paling konyol. Karena dalam hal ekonomi keduanya tidak mempunyai konsep yang jelas apalagi konsep kesejahteraan petani yang notabene mayoritas di Indonesia. Meski Apindo mendukung pasangan ini namun hal tersebut hanya menampakkan sifat mutualis antara sesama pengusaha yang membutuhkan faktor jaminan keamanan yang sengaja dicitrakan oleh Wiranto sebagai mantan Menhamkam/Pangab. Jadi sama sekali bukan berorientasi pada kepentingan ekonomi-pertanian.

Pasangan ketiga Megawati-Prabowo, juga tidak lebih baik dari kedua pasangan sebelumnya. Track record Megawati yang juga mantan Presiden RI 2006-2009 juga telah membuktikan penjualan aset negara ke pihak asing, seperti Indosat dan komoditi Gas Alam. Bahkan dalam susunan tim ekonomi-nya Megawati menggusur ekonom Kwik Kian Gie, dan digantikan oleh para neoliberalis seperti Iman Sugema dan Hendrawan Supratikno. Dari sisi cawapres, Prabowo Subianto memang mempunyai platform kerakyatan yang lumayan bagus namun sekali lagi, platform hanyalah janji manis belaka atau dalam komunikasi politik disebut sebagai gula-gula politik. Sedangkan track record dalam hal ekonomi, anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo ini belum sama sekali terlihat dan teruji, malahan disisi lain record masyarakat HAM Indonesia memberikan nilai merah pada Jenderal mantan Danjen Kopassus ini.

 Jadi, jika dilihat dari peta geo-politik Indonesia saat ini maka belum ada pilihan lain untuk melawan neoliberalisme, kecuali, sekali lagi kecuali ; para petani menghimpun diri dalam skala luas untuk mengembangkan konsep kedaulatan pangan yang berpilar pada : reforma agraria sejati, sistem pangan lokal, pertanian yang lestari dan berkelanjutan serta pengembangan konsep pasar yang berkeadilan. Selain itu revitalisasi industri menjadi berorientasi nasional menjadi sangat urgent. Nasionalisasi industri asing yang ada di Indonesia adalah langkah yang harus disegerakan guna menjamin perekonomian Indonesia menjadi berdaulat. Dalam hal ini, layak menengok ke belakang terutama pada Soekarno tentang 3 Progaram Utama untuk Indonesia yang biasa disebut dengan TRISAKTI, yakni : (1) Mandiri secara Politik, (2) Berdikari secara Ekonomi, (3) Berkepribadian secara Budaya.

Ini dengan catatan jika Indonesia memang ingin maju.

Setelah Kalibening, Tingkir, Susukan dan Sekretariat SPPQT terhubung internet kini sudah dua paguyuban lagi yang terhubung ke internet. Ketiga paguyuban anggota SPPQT itu adalah Paguyuban Petani Giri Margo di Kecamatan Miri, Kab Sragen; Paguyuban Petani Harapan Makmur di Kec Suruh, Kab Semarang dan Paguyuban Petani Gedong Songo di Kec Sumowono Kab Semarang. Perihal aktifitas dari para pegiat di ketiga paguyuban tersebut bisa dilihat dari www.sppqt.or.id. Mereka sudah mulai posting tulisan dengan tulisan ala kadarnya.
Ini adalah bagian  dari kerjasama antara CRI dan SPPQT untuk program penguatan ekonomi petani yaitu supporting system informasi untuk Paguyuban Gedong Songo dan pengembangan lumbung sumberdaya. Pengembangan sistem informasi di Paguyuban Petani Gedong Songo dan Giri Margo adalah untuk menunjang dua hal tersebut yaitu koperasi simpan pinjam dan lumbung sumberdaya. Lumbung sumberdaya adalah wadah bagi para anggotanya untuk membangun keberdayaan akan akses terhadap alat untuk lebih produktif. Adapun sumberdaya itu sendiri di bangun dimulai dari yang dimiliki para anggota. Jadi seluruh anggota saling melengkapi, saling memanfaatkan dan saling menolong.
Adapun yang untuk koperasi keberadaan sistem informasi berupa koneksi internet digunakan untuk lalu lintas data antar koperasi cabang dan koperasi pusat. Mereka bisa berkirim email laporan dan perencanaan kerja, bisa browsing dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan komunikasi antar koperasi di beberapa titik yang sudah terhubung internet bisa lebih lancar dan menunjang kinerja lembaga tadi. dengan demikian harapan agar koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan anggota akan terwujud.
Berkaitan dengan lumbung sumberdaya baik di Gedong Songo dan Giri Margo susah ada orang yang dipasrahi mengelola. Di Gedong Songo namanya Dono. Dono inilah yang kemudian mengorganisisr teman-teman muda lainnya untuk beraktifitas terkait dengan internet dan lumbung. Adapun di Giri Margo ada Heri. Orang ini juga yang akan mengkoordinir teman-teman muda di Giri Margo untuk beraktifitas dan berinteraksi di lumbung sumberdaya dan online di internet.
Di Gedong Songo sudah diadakan pelatihan penulisan. Harapannya beberapa peristiwa dan perkembangan di sana bisa terekam baik dalam suatu tulisan yang bisa di tayangkan online. Penginnya ya tulisan tersebut mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik dan sesuai dengan bahasa yang mudah, efektif dan bisa dipahami pembaca. Akan tetapi hasilnya seperti apa tentu itu adalah bagian dari proses. ke depan harapannya bisa lebih baik. (mujab).

Pada kemana para pegiat SPPQT sehingga lama sekali tidak on line di blognya? Oh rupanya mereka sibuk pada belajar facebook. Coba aja tengok di facebook sana dan anda akan menemukan beberapa pegiat nongol disana. Beberapa orang yang selama ini enggan on line tiba-tiba sudah gabung di facebook. Bahkan pegiat yang bahkan tidak punya email sebelumnya kini sudah numpang keren, disana.

Robian, Koordinator komisi ekonomi SPPQT,  ketika ditemui di meja kerjanya mengatakan bahwa ia gabung facebook karena biar reken aja katanya. Waktu itu ia melihat beberapa kawan sedang online dan bertemu dengan banyak teman di facebook.  Akhirnya di sela-sela kerjanya ia belajar membuat facebook. Kini ia sudah cukup lancar disana.

Wawan, staff database untuk departemen advokasi mengatakan cukup gembira beberapa kawan qaryah thayyibah pada nongol di facebook. Ia berharap mereka bisa tambah wawasan dan tambah keren tentunya. Ia sendiri mengaku memiliki acount di facebook sejak beberapa waktu lalu. Wawan inilah yang telaten membantu beberapa kawan Qaryah Thayyibah membuat account di Facebook sementara mujab, yang selama ini mendampingi pegiat dalam teknologi informasi sedang cuti.

Memasuki tahun 2009 SPPQT membangun ulang rancangan kerjanya. Rancangan kerja baru ini mengacu pada hasil kerja tahun sebelumnya dan juga memperhatikan faktor eksernal organisasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian SPPQT adalah RUU desa. Desa menjadi perhatian SPPQT karena paguyuban saat ini berbasis desa. Bagaimana SPPQT bersama anggota membangun keberdayaan desa melalui program-programnya perlu memperhatikan kebijakan pemerintah atas desa. Pembahasan RUU desa akhirnya menjadi agenda utama diskusi. Diskusi ini mengacu pada RUU desa dan UU Desapraja tahun 1965
Diskusi para pegiat SPPQT yang diadakan pada hari kamis (9/1/2009) menggagas tentang perspektif desa ala Qaryah Thayyibah dan membahas wacana tentang  Draft RUU Desa tertanggal 22 Januari 2008. Diskusi ini menggali tentang kesejarahan desa di Indonesia, situasi terkini berkaitan dengan kondisi perdesaan, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan desa, serta pembahasan draft RUU Desa 2008.
Secara kesejarahan, desa di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan hingga saat ini. Namun konsepsi tentang desa baru terdokumentasi secara legal pada masa kolonial. Pada masa kolonial, desa lebih dipandang sebagai sasaran penghisapan kaum penjajah, baik secara sumberdaya manusianya sampai dengan potensi yang ada di desa, seperti pertanian, tambang, air dsb. Pasca kolonial yakni zaman kemerdekaan Pemerintah RI membuat peraturan tentang desa yakni UU No. 12 tahun 1948. Tujuan dari UU No. 12 Tahun 1948 adalah desa aktif sendiri mengelola kekayaan desa dan mandiri dari penjajah Belanda.
Pada tahun 1960-an muncul UU No. 10 tahun 1965 Tentang Desapraja sebagai pelengkap dari UU sebelumnya. Semangat dari UU No. 10 tahun 1965 adalah pengakuan otonomi desa, dengan hasilnya adalah tersedianya lumbung desa. Namun belum lama implementasi dari UU No.10 tahun 1965 terjadi peristiwa G30S dan kepemimpinan Soekarno juga berganti dengan Soeharto.
Pasca Gestok implementasi UU Desapraja juga teranulir dan di tahun 1970an keluar UU No 5 tahun 1979. Imbas dari UU ini yakni seluruh desa di Indonesia diseragamkan. Padahal desa itu beragam. Secara politik kekuatan desa hilang. Ini berlaku hingga jaman reformasi.
Kemudian baru muncul UU No. 22 tahun 1999. Dari sinilah sebetulnya muncul kembali semangat desentralisasi. Ada beberapa kewenangan bagus di UU ini. Namun kekhwatiran pemerintah pusat tentang menguatnya pemerintah desa menyeruak maka pada 2004 muncul UU No. 32 tahun 2004, UU ini mengakibatkan kedaulatan desa terampas kembali. Dan saat ini beredar kabar bahwa Draft RUU Desa tahun 2008. Secara drafting UU ini masih dalam tahap penggodokan atau Prolegnas.
Secara konten, UU ini mempunyai semangat mundur, artinya menyempitkan posisi tawar desa sebab semangat perdesaan disempit-maknakan menjadi model kelurahan. Saat ini saja semangat desa yang mempunyai tata pemerintahan berdaulat atas desanya sudah tergoyahkan dengan Sekdes di-PNS-kan. Artinya kedaulatan desa tergerogoti oleh kebijakan yang tidak berpihak pada desa yang berisikan petani dan segala kerifan lokal-nya.
Dalam diskusi ini, praktek pemberdayaan perdesaan di SPPQT diurai secara mendalam berkaitan dengan sebagian besar basis SPPQT adalah desa. Sebagai contoh adalah pengorganisiran yang dilakukan bukan hanya pada sektor petani, tapi juga perempuan, buruh migran dan pemuda. Jadi selain pengorganisasian petani, program terpentingnya adalah terwujudnya desa yang berdaulat.
Dalam visi-misi SPPQT dijelaskan bahwa perspektif penguatan desa haruslah mutlak menjadi perjuangan bersama semua komponen yang ada di desa. Artinya, seluruh sumberdaya, alat produksi, dan tata kelola kebijakan-nya mutlak diakses dan dikontrol oleh petani desa, sebagai perwujudan kedaulatan desa. Lebih menjurus lagi yaitu, desa adalah kekuatan, dari desa petani berdaya.

Pada tanggal 30-31 Desember 2008 puluhan pegiat SPPQT berkumpul di Paguyuban Petani Bumi Madani Merbabu, Desa batur Getasan kab semarang. Mereka selama 2 hari itu serius mengevaluasi kinerja lembaga selama tahun 2008. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana kerja tahun 2009. Hadir dalam kegiatan ini seluruh staff sekretariat, utusan paguyuban, dan dewan pimpinan petani. Mereka tidur di rumah-rumah petani anggota paguyuban. Diskusi serius ini makin mendalam karena udara dingin yang mencekam. PP Bumi Madani Merbabu berada di ketinggian di atas 1600 meter dpl. kebayang kan dinginnya?
Ada beberapa catatan penting dari evaluasi kinerja lembaga SPPQT selama tahun 2008. catatan penting dianalisis dan kemudian menjadi landasan menyusun program di tahun berikutnya. Catatan penting itu terkelompokkan berdasarkan pada kelompok kerja masing-masing yaitu departemen, supporting system, dan lembaga otonom. Turut dievaluasi juga adalah kinerja Dewan Pimpinan Petani yang merupakan representasi anggota dan memiliki mandat menyusun kebijakan organisasi. Jadi ada tiga departemen yaitu departemen pengembangan pertanian organik, departemen pembangunan Organisasi, Departemen advokasi. Supporting system terdiri atas Teknologi komunikasi dan informasi, Database dan penerbitan serta kerumah tanggan dan Lumbung tingkat sekretariat. Adapun DPP meliputi seluruh komisi termasuk pimpinan hariannya.
Di dalam kegiatan ini diadakan juga kunjungan ke lahan pertanian para anggota di Paguyuban. Paguyuban Petani Bumi Madani Merbabu ini mengembangkan budidaya sayuran karena letaknya di dataran tinggi. Peserta dikelompokkan pada kelompok pembibitan, peternakan, greenhouse, pembuatan pupuk organik dan beberapa kelompok lainnya termasuk kelompok advokasi lahan, koperasi serba usaha, dan pembuatan perdes. Kunjungan ini merupakan apresiasi terhadap capaian-capaian kinerja paguyuban sekaligus menjadi media bertukar informasi dan shaing pengalaman dari masing-masing paguyuban atas kinerjanya.
Evaluasi dan perencanaan program ini dilakukan rutin setiap tahun dalam agenda rapat kerja pimpinan (Rakerpim). Rakerpim dilakukan minimal satu tahun sekali dengan agenda salah satunya adalah evaluasi dan perencanaan program. Rakerpim dihadiri jajaran pimpinan SPPQT. Tetapi kemudian melibatkan perwakilan paguyuban selaku pelaksana dan sasaran program  dan departemen, support system beserta staffnya selaku koordintor program.