Kondisi Organisasi SPPQT 2007

April 21, 2007 at 9:50 am 1 komentar

BAGIAN  I

KONTEKS ORGANISASI

Kemiskinan merupakan salah satu gambaran umum pedesaan di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya terjadi setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, tetapi sudah berakar dalam struktur masyarakat pedesaan. Apa penyebabnya? Antara lain, pertama; struktur agraria yang timpang, dengan ditandai adanya ketidakseimbangan dalam kepemilikan lahan dan kedua; adanya pemasungan hak-hak petani (the peasent’s rights) oleh negara akibat diterapkannya Revolusi Hijau dalam bidang pertanian. Terasa agak aneh memang, karena dalam membangun ekonomi pedesaan pemerintah justru memilih jalan pintas yakni Revolusi Hijau tanpa pembaharuan agraria atau sebagaimana yang disebut Rehman Sobhan, sebagai development without social transition (Gunawan Wiradi; 1999).

Realitas keterpurukan petani dalam kemiskinan ini diperparah lagi dengan adanya tekanan pihak asing terhadap Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan pasar bebas dan lambannya Pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Tekanan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: penghapusan subsidi pertanian, penghapusan bea masuk produk pertanian, harga jual produk pertanian yang terus melemah, harga sarana produksi pertanian (saprotan) dan produk-produk non pertanian yang mahal, sulitnya akses kredit untuk usaha tani. Tekanan yang lainnya adalah mahalnya biaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Rasa-rasanya petani semakin sulit untuk dapat menyekolahkan anaknya dan memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.

Potret buram keterpurukan  petani ditambah  lagi dengan rusaknya lingkungan ekologis petani utamanya tanah. Tanah sempit yang dimiliki petani kondisinya tandus karena kehilangan organisme penyubur. Tanah mengandung residu pestisida yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Semuanya ini akibat sistem pertanian yang diterapkan mengharuskan menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia dan benih-benih hasil rekayasa genetika. Lingkungan ekologis yang berikutnya adalah air. Tentang air terjadi kondisi yang sungguh ironis. Dibeberapa tempat seperti Kawasan Merbabu,  Merapi dan  Senjoyo yang mestinya menjadi “menara air” (sumber air), dimusim kemarau  justru terjadi kekeringan, tapi sebaliknya ketika musim penghujan terjadi longsor dan bencana banjir.

Menyadari realitas persoalan yang semakin menghimpit kehidupan petani tersebut, menuntut Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) pada tahun 2003 untuk semakin meningkatkan kapasitas dan  performence sekretariat SPPQT sebagai pusat gerakan pemberdayaan petani. Kalau direnungkan dari perjalanan 4 tahun SPPQT, kita semakin menyadari bahwa cita-cita mewujudkan masyarakat tani yang kuat yang mampu mengakses dan mengkontrol seluruh sumber dayanya dengan mendasarkan diri pada keadilan, kelestarian lingkungan dan kesetaraan hubungan laki-laki dan perempuan  harus diletakkan pada kemampuan petani bersama  dengan organisasinya itu sendiri.

Dari sedikit analisis global dan nasional tersebut diatas, semakin menegaskan kepada SPPQT bahwa kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada pemerintah, kadang-kadang muncul sikap skeptis terhadap pemerintah, dikarenakan  diperhadapkan  pada situasi dimana antara kompleksitas persoalan yang dihadapi petani tidak berimbang dengan tingkat kemampuan petani untuk mengantisipasinya. Yang utama harus diperkuat adalah membangun gerakan pemberdayaan petani itu sendiri lewat organisasi petani.

Meskipun diperhadapkan pada situasi yang skeptis tersebut, selain upaya pemberdayaan dari dalam, SPPQT pada tahun 2003 juga tetap melakukan upaya advokasi utamanya untuk mengakses program  pertanian. Yang menggembirakan pada tahun 2003 ini SPPQT berhasil membangun kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSMP) Jakarta,  salah satu badan dari Departemen Pertanian RI. Dari kerjasama ini diperoleh akses beberapa pelatihan berikuti bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha ekonomi bagi organisasi paguyuban.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat tani khususnya peningkatkan ekonomi petani, pada tahun 2003 ini kerja-kerja  masih difokuskan pada asistensi pendirian dan pengembangan Gardu Tani Paguyuban (GTP). Perkembangan yang cukup menggembirakan adalah sampai dengan akhir tahun 2003 sudah terdapat 21 GTP, 11 GTP diantaranya sudah berbadan hukum. Munculnya GTP-GTP baru tersebut diharapkan bisa membuka akses petani terhadap sumber dana yang selama ini tertutup. Secara keseluruhan hampir disemua GTP sudah mulai menunjukkan dinamikanya, dengan titik tekan pada pengoptimalan usaha simpan pinjam. Beberapa GTP juga sudah mengembangkan sektor riel, diantaranya adalah GTP Albarokah dengan pemasaran beras organik, GTP Gedong Songo dan Pasar Pagi dengan pemasaran sayur organik dan GTP Merbabu, Sumbing dan Gunung Payung dengan penjualan sarana produksi organik.

Upaya pemberdayaan yang lain adalah pengembangan pertanian organik, pada tahun 2003 kerja-kerja difokuskan pada pertama; pemulihan lingkungan pertanian dengan agenda konservasi, kedua; peningkatan kemampuan tehnis dalam mengembangkan sarana produksi lokal utamanya bibit, pupuk dan obat-obatan. Perkembangan yang cukup mengembirakan setidaknya pada tahun 2003 ini pewacanaan soal pentingnya konservasi sudah dilakukan secara menyeluruh di 14 kawasan yaitu Kawasan Merbabu Hulu, Merbabu Hilir, Merapi, Sumbing, Gunung Payung, Ungaran Hulu, Ungaran Hilir, Rawa Pening, Senjoyo Hulu, Senjoyo Hilir, Jogosatru, Penyangga Kedung Ombo, Kedung Ombo dan Pantai Sekucing. Selain itu juga sudah mulai diterapkan konsep agroforestry di kawasan merbabu meskipun masih dalam skala demplot.

Hal lain  yang cukup menggembirakan adalah semakin banyak petani yang bergabung ke SPPQT. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan-keberhasilan kecil yang diciptakan SPPQT mulai dari tingkat kelompok, paguyuban maupun serikat. Hal yang menarik lainnya adalah adanya upaya yang serius pada tahun 2003 ini untuk melakukan afirmasi kepada kaum perempuan. Hal ini adalah sebagai pengejawantahan keprihatian SPPQT  terhadap budaya patriarkhi yang masih menghimpit perempuan. Dari serangkaian kegiatan pendidikan penyadaran untuk perempuan, secara signifikan dapat dilihat pada bertambahnya anggota perempuan SPPQT.

Secara keseluruhan pada akhir  tahun 2003, SPPQT sudah berhasil meletakkan pilar-pilar gerakan pemberdayaan petani utamanya adalah pilar pengorganisasian beserta sistemnya, penguatan perempuan, sistem pertanian alternatif dan konservasi, sistem ekonomi komunitas dan sitem pendidikan politik dan advokasi kebijakan. Dari serangkaian pilar tersebut setidaknya pertama; dari segi konsepsi beserta sistemnya sudah tertata, kedua; sudah ada percontohan sebagai media pembelajaran dan ketiga sudah mulai dikembangkan.
 

Iklan

Entry filed under: Uncategorized.

profil sppqt Evaluasi 2006 dan perencanaan 2007 SPPQT

1 Komentar Add your own

  • 1. vera  |  Maret 4, 2008 pukul 2:27 am

    saya senang sekali ternyata di kabupaten semarang ada organisasi masyarakat yang berbasis petani. tapi mana gerakan SPPQT yang terasa di kaum petani? mungkin bisa lebih di maksimalkan. sepertinya SPPQT belum maksimal. hanya sebaas tataran wacana dan diskusi. karena saya telah mengamati di beberapa organisasi petani selain SPPQT.trims!

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Sekretariat:

Jln Ja'far Shodiq 36 Kalibening Tingkir Kota Salatiga. Phone (0298) 311438.
April 2007
S S R K J S M
    Mei »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

%d blogger menyukai ini: