Tuntutan SPPQT Dalam Rangka Hari Tani 2008

Oktober 8, 2008 at 9:13 am 2 komentar

LAKSANAKAN PEMBARUAN AGRARIA YANG SEJATI DENGAN MEMPRIORITASKAN PENYELESAIAN KONFLIK-KONFIK AGRARIA DAN MENGAKUI TANAH-TANAH YANG SUDAH DIDUDUKI PETANI

Setelah 48 (empat puluh delapan) tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditetapkan pada tanggal 24 September 1960, satu tanggal yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional (HTN) oleh almarhum Presiden Sukarno, ternyata nasib petani Indonesia belum banyak berubah. Di pedesaan kaum tani berkembang dan terbagi-bagi dalam golongan-golongan di mana sejumlah kecil tuan tanah dan tani kaya menguasai tanah secara monopoli dan menjalankan berbagai bentuk penghisapan dan penindasan feodal seperti rendahnya upah buruh tani dengan sejumlah pekerjaan serabutan yang tidak diperhitungkan/tidak dibayar, bagi hasil yang timpang karena hanya menguntungkan pemilik tanah, berbagai macam peribaan (ijon; tengkulak dan lintah darat) serta perampasan tanah karena manipulasi surat-surat kepemilikan tanah yang sah dengan memanfaatkan keterbelakangan kebudayaan kaum tani sedang, tani miskin dan buruh tani.

Golongan tuan tanah dan petani kaya dengan dukungan kekuasaan negara dengan lihai memanfaatkan hubungan-hubungan kekerabatan, ajaran-ajaran agama dan sikap hidup umumnya kaum tani yang cenderung menyerah pada nasib dan keadaan kaum tani yang buta huruf dan hukum. Bahkan mereka tidak segan-segan menggunakan stigma dan intrik bahwa gerakan kaum tani adalah gerakan komunis. Dengan cara tersebut mereka berhasil meredam perlawanan kaum tani sedang, tani miskin dan buruh tani untuk menuntut keadilan. Bahkan lama kelamaan tani sedang, tani miskin dan buruh tani ikut hanyut menganggap penindasan dan penghisapan semacam itu sebagai sebuah kewajaran atau nasib.

Selain kaum tani menghadapi penindasan feodal, kaum tani juga dihadapkan pada Program Revolusi Hijau (PRH) dengan paket Bimas, Inmas, Insus dan Supra Insus, yaitu sistem pertanian yang menggantungkan sepenuhnya pada asupan pabrikan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan kapitalis dengan propaganda produksi lebih meningkat. Program ini sampai dengan sekarang masih dijalankan oleh pemerintah. Program ini mengakibatkan kondisi penghidupan petani yang semakin terpuruk. Sempitnya kepemilikan lahan, bahkan ketiadaan lahan sama sekali (buruh tani), masih harus diperberat dengan terus meningkatnya harga sarana produksi yaitu bibit, pupuk dan obat-obatan. Bahkan dalam kenyataannya selain menghadapi terus mahalnya harga pupuk, petani selalu menghadapi kelangkaan pupuk ketika petani sedang membutuhkan, tidak lain ini adalah ulah perusahaan kapitalis dan spekulan-spekulan pupuk. Program Revolusi Hijau ini terbukti gagal menghantarkan petani sejahtera, tapi sebaliknya justru membuat lingkungan pertanian rusak, secara ekonomi berbiaya tinggi dan membuat petani semakin tergantung pada pihak luar.

Tingginya biaya produksi ini tidak diikuti dengan harga jual produksi pertanian yang baik. Penetapan harga dasar gabah oleh pemerintah, tidak pernah berpihak pada petani kecil. Pemerintah selalu berdalih bagaimana dengan daya beli kaum miskin lain. Kewajiban untuk memberikan subsidi kepada kaum miskin semestinya menjadi kewajiban negara sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945, bukan dibebankan kepada petani kecil yang sudah miskin. Belum lagi dengan kebijakan pemerintah mengimpor beras asing, hal ini sungguh semakin membuat petani terjepit, karena petani kecil kita harus bersaing dengan beras impor yang berharga murah yang di negaranya sendiri sebenarnya mendapatkan proteksi /perlindungan. Kondisi ini sungguh berat bagi petani, belum lagi petani masih dihadapkan pada inflasi/meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok lain seperti minyak, gula, sabun dan sebagainya. Keadaan ini telah mengakibatkan semakin cepat dan berlipat-gandanya jumlah tani sedang dan tani miskin kehilangan tanah, dan tenggelamnya kaum buruh tani dan keluarganya dalam kemiskinan berkepanjangan karena merosotnya kesanggupan membiayai kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya kaum tani miskin ini juga terasing dari kehidupan desa karena tidak sanggup membayar dan membiayai beberapa kegiatan keagamaan dan tradisi lainnya.

Kondisi kehidupan kaum tani dipedesaan yang sulit diatas, juga menyebabkan fenomena pada 20 tahun terakhir, banyak keluarga – keluarga miskin petani di pedesaan yang terpaksa bekerja ke luar negeri dengan resiko kekerasan dan pelecehan seksual di negeri asing. Mereka pada umumnya bekerja di sektor rumah tangga dan buruh perkebunan, karena pada umumnya tidak mempunyai ketrampilan yang cukup.

Karena itu kaum tani bersama sama dengan golongan tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia berhadap-hadapan secara langsung dengan: 1) kekuasaan imperialisme yaitu kaum imperialis dan kaki-tangannya di dalam negeri, 2) sisa-sisa feodalisme dalam berbagai bentuk lainnya, yaitu perampasan tanah secara semena-mena, penerapan sewa tanah yang tinggi, penerapan sistem bagi hasil yang timpang, rendahkan upah buruh tani dengan sejumlah pekerjaan yang tidak dibayar; dan 3) pejabat pemerintah sipil maupun militer yang bertujuan mencari harta kekayaan dengan menyalahgunakan jabatannya.

Dengan demikian kita telah memotret dengan jelas akar-akar dari kemiskinan di Indonesia berawal dari tersingkirnya petani dari tanah-tanah dan sumber daya alam lain yang semula mereka miliki dan kuasai. Golongan-golongan yang tidak mampu inilah yang kemudian menjadi buruh, baik buruh tani di pedesaan, buruh perkebunan, buruh industri di perkotaan, pekerja rumah tangga di perkotaan, buruh bangunan, dan buruh migran di negara lain. Berikutnya juga ada yang terjebak untuk menjadi gelandangan dan pengemis karena ketiadaan pekerjaan sama sekali.

Karena itulah, suatu kebijakan politik yang berpihak kepada kepentingan petani kecil, buruh tani, dan buruh perkebunan, kaum miskin kota dan kaum miskin lainnya adalah kebijakan yang mutlak adanya bagi negara agraris semacam Indonesia. Hanya dengan kebijakan semacam itulah jaminan bagi penguasaan dan pemilikan atas tanah dan sumber daya alam lain menjadi mungkin. Kebijakan politik agraria seperti itulah yang biasanya dikenal sebagai Pembaruan Agraria. Pembaruan Agraria yang dimaksud dipahami sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah hubungan-hubungan sosial agraria dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan sumber daya alam ke arah keadilan dan pemerataan, melalui mekanisme dan sistem politik yang demokratis dan terbuka, bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pembaruan agraria dalam arti land reform harus dan perlu dilakukan, karena merupakan pondasi dari bangunan masyarakat yang akan diubah. Land reform yang paling minimal adalah dengan program redistribusi tanah dan pengaturan bagi hasil, intinya adalah pemerataan tanah sebagai sumber daya pertanian. Land reform adalah dasar bagi demokrasi ekonomi. Ini berarti ketika kita bicara demokrasi ekonomi bagi masyarakat pada umumnya, maka kita berbicara pertama kali mengenai demokarasi tanah atau pemerataan tanah. Berbeda dengan faktor produksi lainnya, tanah adalah faktor produksi terbatas, tidak tergantikan, tidak bisa dibuat dan pemberian alam. Karenanya tidak ada alasan bagi dibolehkannya monopoli tanah, atau yang disebut pertuanan tanah, baik itu pertuanan tanah feodal atau “tuan tanah” kapitalis. Ringkasnya tanpa land reform, tidak ada demokrasi. Dalam negara dimana kemiskinan di pedesaan meluas dan terkait erat dengan penguasaan sumber-sumber agraria, pasar dan kekuasaan politik oleh kelas pemilik tanah seperti Indonesia, maka land reform mestinya menjadi agenda prioritas bagi pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undangn Pokok Agraria (UUPA). Teranglah bagi kita bahwa keterpurukan yang menimpa kaum tani disebabkab karena tidak dijalankannya land reform sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA Th 1960.

Sebaliknya saat ini pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat yang tercermin dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini sangat merugikan rakyat khususnya kaum tani, buruh dan kaum miskin lainya di Indonesia. Kami menilai bahwa UU ini berpotensi menggusur nilai-nilai kebangsaan secara keseluruhan.

Selanjutnya pemerintah juga merencanakan akan mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Kami memprotes keras terhadap draf PP PPAN tersebut, karena:

  1. Program reforma agraria ala SBY ini merupakan kemasan baru dari upaya pemerintah untuk memperluas areal-areal perkebunan besar dengan mengerahkan petani kecil sebagai bagian penting penyangga tenaga kerja murah melalui sejumlah skema kemitraan model inti-plasma. Model inti-plasma tidak lebih dari upaya untuk menjadikan petani sebagai buruh murah diatas tanah mereka sendiri.

  2. Program redistribusi tanah ala SBY ini tidak lebih merupakan suatu instrument untuk memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah yang didahului dengan penciptaan kepastian hukum terhadap tanah melalui sertifikasi.

  3. Pelaksanaan program ini bersama dengan beberapa program penyediaan lahan lainnya yang secara paralel akan dijalankan-seperti penyediaan tanah untuk alasan pengembangan bahan bakar nabati, pengembangan areal pertambakan dan revitalisasi perkebunan. Hal ini memiliki potensi untuk menciptakan bentuk-bentuk baru penguasaan tanah dalam skala besar.

  4. Program redistribusi tanah ala SBY ini tidak didesain sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang ada dan telah meluas sedemikian rupa hingga saat ini. Apalagi untuk menjawab kenyataan pendudukan tanah oleh kelompok-kelompok petani tak bertanah.

Oleh karena itu pada Hari Tani Nasional (HTN), 24 September 2008 ini , kami Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT), sebuah organisasi massa tani, yang beranggotakan utamanya buruh tani dan tani miskin di pedesaan di Propinsi Jawa Tengah , menuntut:

  1. Kami menuntut agar Pemerintah Indonesia mekaksanakan Pembaruan Agraria yang memihak kepentingan rakyat sebagaimana digariskan dalam UUPA No.5 Tahun 1960. Jalan keluar dari kemiskinan yang berkepanjangan yang menimpa buruh tani, tani miskin dan kaum miskin lainnya adalah dengan menjalankan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Land reform adalah salah satu jalan keluar yang harus dijalankan, karena land reform merupakan instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat. Land reform juga merupakan amanat yang telah ditetapkan dalam UUPA untuk dijalankan secara konsekuen.

  1. Terkait dengan rencana Pemerintah SBY-Kalla yang akan mencanangkan Program Pembaruan Agraria Nasional / PPAN, kami menuntut PPAN hendaknya dijalankan menurut spirit dan prinsip-prinsip UUPA No.5 Tahun 1960. Untuk saat ini PPAN hendaknya diprioritaskan pada penyelesaian konflik-konflik agraria yang melibatkan petani, pemodal dan militer, serta mengakui tanah-tanah yang sudah diduduki oleh petani.

Kami juga mendukung seluruh aksi dan perjuangan yang dilakukan oleh serikat-serikat petani, serikat-serikat buruh, kalangan perempuan, pemuda dan mahasiswa, kalangan organisasi non pemerintah serta yang lainnya, yang pada saat ini sedang memperingati Hari Tani Nasional dan terus berjuang di tempatnya masing-masing.

Demikianlah Pernyataan Sikap kami, dalam rangka Memperingati Hari Tani Nasional dan Ulang Tahun ke-48 UUPA pada tanggal 24 September 2008.

Hidup Petani !, Hidup Petani !, Dirgahayu UUPA !

Salatiga, 24 September 2008

Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)

Jl. Ja’far Shodiq No. 36 Kalibening, Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah

Telp/Fax: (0298) 7102158; email: sppqt@indo.net.id

Iklan

Entry filed under: Uncategorized.

SPPQT memperingati hari tani Workshop SPOI SPPQT

2 Komentar Add your own

  • 1. ami  |  Desember 29, 2008 pukul 5:44 am

    itu tuntutannya. aksinya mana?

    Balas
  • 2. Manda  |  Agustus 16, 2009 pukul 2:22 am

    Musuh utama kita memang satu, yaitu kaum imperialis Amerika dengan antek2na BORKOM dan KABIR di Indonesia..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Sekretariat:

Jln Ja'far Shodiq 36 Kalibening Tingkir Kota Salatiga. Phone (0298) 311438.
Oktober 2008
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d blogger menyukai ini: