PARADIGMA KEDAULATAN PANGAN ALA PETANI

Oktober 17, 2009 at 8:13 am Tinggalkan komentar

Tatanan sosial-ekonomi dunia selama dua dasawarsa terakhir mengalami perubahan mendasar yang cepat. Perubahan ini ditandai dengan semakin membesar dan menguatnya posisi perusahaan raksasa pertanian-pangan yang berpusat di negara-negara kaya. Perusahaan tersebut menguasai sektor pertanian dan pangan yang selama ini menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani dan kebutuhan pokok rakyat di seluruh dunia.
“Pertanian modern” yang dimotori perusahaan raksasa telah menjadi ancaman utama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal serta keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan, dan keamanan pangan. Sistem pangan global yang dipaksakan kepada negara-negara berkembang kemudian menggusur sistem pertanian lokal dan nasional. Di sisi lain, peran negara yang merupakan penanggungjawab terpenuhinya hak rakyat atas pangan dan pengendali pembangunan ekonomi politik semakin melemah. Tanpa adanya intervensi yang memadai dari Pemerintah negara berkembang (seperti Indonesia) maka perusahaan pertanian-pangan akan semakin menguasai dan memonopoli kekuasaan pasar.
Sistem pertanian masyarakat desa yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsistence) dengan cara berkelanjutan, yang berabad-abad menjadi basis kehidupan mereka kemudian dilenyapkan oleh konsentrasi pemilikan tanah, penguasaan benih, dan alat-alat produksi lainnya ke tangan segelintir perusahaan transnasional. Petani tidak lagi memiliki lahan untuk berproduksi, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk membeli makanan bahkan bila harga pangan impor itu murah sekalipun.

Prinsip Ketahanan Pangan Versi Pemerintah
Visi Pemerintah yang tertuang dalam UU No 7/1996 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa pembangunan pangan diletakkan dalam konsep ketahanan pangan (food security). Konsep yang diadopsi dari FAO ini menitik-beratkan pada empat pilar yakni, (1) aspek ketersediaan (food availibility), (2) aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (stability of supplies), (3) aspek keterjangkauan (access to supplies), (4) aspek konsumsi pangan (food utilization).
Dalam perspektif ketahanan pangan tidak menyoal siapa yang memproduksi, dari mana pangan diproduksi, dan bagaimana pangan tersedia. Yang penting, ada pangan dalam jumlah cukup. WTO bahkan menyebut ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan di pasar (availability of food in the market), pangan yang mengabdi kepada pasar. Konkretnya mewujud dalam beleid ”memanen pangan di pasar” (impor) ketimbang ”memanen di lahan” (menanam sendiri). Juga tidak dipersoalkan berapa volume impor dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan itu: importir kartel atau petani/konsumen miskin?
Bukan Sekedar Ketahanan Pangan Tetapi Kedaulatan Pangan
Kedaulatan pangan merupakan prasyarat ketahanan pangan. Artinya, ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri (swakelola). Untuk menciptakan kedaulatan pangan, Pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, pupuk, kredit dan pasar yang adil. Di tingkat nasional, kebijakan reforma agraria harus ditegakkan, dalam hal ini Pemerintah wajib menjalankan kebijakan reforma agraria yang sejati sebagaimana diamanatkan dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dalam aspek sumber agraria air untuk pertanian, Pemerintah hendaknya membatalkan UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 karena tidak mencerminkankan prinsip penggunaan air untuk publik tapi lebih berpihak kepada privat/swasta. Aneka bibit  unggul lokal dan pupuk yang aman bagi lingkungan dan terjangkau bagi petani, dan kredit berbunga rendah harus jadi prioritas.Ii Dalam konteks alam, petani perlu perlindungan atas aneka kemungkinan kerugian bencana alam, seperti kekeringan, banjir, dan bencana lain. Negara (baca : Pemerintah) perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi, petani tidak terlalu menderita. Salah satu caranya, perlu UU yang mewajibkan pemerintah mengembangkan asuransi kerugian atau kompensasi kerugian bagi petani atas bencana alam/hal sejenis.
Pentingnya Mendesakkan Kedaulatan Pangan
Sekitar 852 juta penduduk dunia  kekurangan pangan (FAO, 2004). Sebagian besar (815 juta) orang kelaparan tinggal di Negara Sedang Berkembang. Sekitar 75 persen dari mereka yang lapar adalah penduduk pedesaan. 6 juta anak meninggal karena kelaparan setiap tahun. Ini sebuah pertanda bahwa krisis pangan sedang melanda dunia. Di Indonesia sendiri tercatat, dari 265 kabupaten yang ada di Indonesia: 100 kabupaten termasuk rawan pangan, dengan pengelompokan 40 kabupaten tergolong agak rawan pangan, 30 kabupaten termasuk daerah rawan pangan dan 30 Kabupaten yang sangat rawan pangan (WFP, 2005). Sebagian besar penduduk rawan pangan tinggal di pedesaan  termasuk petani tanaman pangan.
Menurut kajian diatas, maka saat ini amat perlu adanya pembangunan kesepahaman bersama antara negara (Pemerintah) dan rakyat tentang paradigma kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak tiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber daya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, dan konsumsi) pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing (Hines, 2005). Pengambilan keputusan dilakukan di level lokal/nasional, bukan di bawah badan perdagangan internasional (IMF, Bank Dunia, WTO) dan korporasi global. Pangan bukan komoditas yang sekadar dijual. Bagi Indonesia, dengan segenap potensinya, tidak ada alasan untuk tidak berdaulat dalam pangan.

Iklan

Entry filed under: Uncategorized.

Workshop Konservasi dan Perdes di SPPQT Program kerja SPPQT tahun 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Sekretariat:

Jln Ja'far Shodiq 36 Kalibening Tingkir Kota Salatiga. Phone (0298) 311438.
Oktober 2009
S S R K J S M
« Jun   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d blogger menyukai ini: