Lumbung sebagai Alternatif Gerakan Perlawanan Petani

Oktober 16, 2012 at 6:00 am Tinggalkan komentar

Petani penggarap dan buruh tani representatif mayoritas petani Indonesia
Supaya tidak keliru memahami seperti apa sesungguhnya  potret petani  Indonesia,  yang paling utama kita mesti melihat kepemilikan dan penguasaan lahan petani Indonesia. Lebih dari 70% petani Indonesia, termasuk di Propinsi Jawa Tengah dicirikan dengan keberadaan petani landless alias hanya memiliki lahan yang sempit bahkan tidak bertanah. Prosentase terbesar petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 2000m2, bahkan sebagian besar diantarannya tidak memiliki lahan sama sekali, mereka yang sering kita sebut sebagai buruh tani.
Pembangunan pertanian revolusi hijau tanpa reforma agraria
Hal ini penting untuk selalu dikemukakan karena  Rezim ORBA hingga Rezim SBY – Budiono hari ini telah memilih dan menjalankan kebijakan pembangunan pertanian tanpa  penataan  sumber agraria tanah atau reforma agraria. Hal ini tampak jelas dengan tidak dijalankkannya UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dipelopori oleh Rezim ORBA dengan pengesahan UU PMA  No. 1 Tahun 1967 yang  diwariskan dan dikokohkan hingga rezim hari ini,  dengan disahkannya berbagai UU sektoral, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang lebih mengutamakan kepentingan pemodal  asing maupun domestik.
Pemerintah Soeharto hingga SBY hari ini lebih memilih pembangunan pertanian dengan revoluasi hijau yang sarat dengan kepentingan bisnis perusahaan – perusahaan benih, pupuk dan pestisida. Atas nama kepentingan swasembada pangan Soeharto dengan disokong  aparatus militer pada waktu itu menggerakkan pertanian massal dengan revolusi hijau. Pertanian massal tersebut terbukti gagal karena swasembada pangan tidak bertahan lama yang terjadi justru sebaliknya situasi kerawanan dan kerentanan pangan.
Dampak kebijakan revolusi hijau bagi petani dan lingkungan
Kebijakan Revolusi Hijau yang dijalankan pemerintah dan disponsori  oleh trans-national coorporation perusahaan penyedia dan penjual sarana produksi, dalam jangka panjang dan masih berlangsung hingga hari ini telah menghancurkan kemampuan, ketrampilan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh petani Indonesia. Kebiasaan dan kebudayaan pembuatan benih yang dulu dimiliki petani perempuan telah hilang dan tergusur,  karena harus bersaing dengan benih pabrikan yang diproduksi oleh perusahan – perusahaan besar semacam Monzanto, Zyngenta dan lainnya. Begitu juga dalam hal pupuk dan pestisida untuk tanaman, semua sudah disediakan lengkap dan mudah didapat oleh perusahaan – perusahaan tersebut. Hal ini telah menyebabkan ketergantungan yang luar biasa petani kita terhadap pihak lain.
Belum lagi dampaknya terhadap lingkungan, terbukti pemakaian pupuk kimia pabrikan secara terus menerus dengan kuantitas yang semakin meningkat, telah meyebabkan tanah – tanah pertanian menjadi bantat dan sulit untuk ditanami.  Begitu juga dengan penggunaan pestisdia yang masif telah berdampak pada kesehatan petani, terutama petani perempuan. Banyak kasus diungkap petani – petani perempuan mengalami gangguan kesehatan reproduksi sebagai dampak dari penggunaan pestisida dalam jangka panjang.
Sejalan dengan kebijakan Reforma Agraria palsu Pemerintahan SBY juga mencanangkan kebijakan Go Organik 2000. Kebijakan Go Organik 2000 adalah kebijakan tipu muslihat SBY karena pada intinya  seluruh input produksi dengan label organik masih dikuasai dan dimainkan oleh kepentingan bisnis bibit, pupuk dan pestisida, kami menyebutnya sebagai Revolusi Hijau Jilid II. Jadi jelaslah bagi kita bahwa kebijakan pembangunan pertanian telah menghancurkan kemandirian politik, ekonomi, sosial budaya dan telah merusak lingkungan pertanian.
Kebijakan pembangunan pertanian telah menghambat kesempatan petani untuk berproduksi. Ketiadaan tanah dan dihancurkannya sumber – sumber benih, pupuk dan obat – obatan pertanian menyebabkan petani kesulitan dalam mengembangkan dan menggerakkan produksi. Kenyataan inilah yang mengakibatkan sebagian besar petani Indonesian, meski nota bene dijuluki petani tetapi tidak kuasa untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan subsisten mereka. Kasus kelaparan dan gizi buruk yang menimpa beberapa kabupaten di Indonesia menegaskan adanya persoalan sistem produksi dan sistem pangan yang tidak adil. Meski beberapa kasus juga disebabkan karena faktor bencana alam.
Kebijakan liberalisasi pangan dan peminggiran sistem pangan lokal
Belum lagi usai problem produksi petani tersebut, dalam 20 tahun terakhir dan semakin gencar dalam tahun – tahun terakhir ini petani dihadapkan pada persaingan tidak fair karena dibukanya pasar bebas atas produk – produk pertanian, termasuk didalamnya produk – produk pangan. Liberalisasi perdagangan mengubah fungsi pangan yang multi dimensi menjadi sekadar komoditas perdagangan.
Bahkan WTO – Badan Perdagangan Dunia – mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “ketersediaan pangan di pasar.  Konsep ini dalam prakteknya memaksa rakyat dari negara – negara berkembang untuk memenuhi pangan negara – negara maju melalui mekanisme pasar bebas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi bagian dari skema besar liberalisasi perdagangan .
Kebijakan liberalisasi perdagangan pangan tampak dalam pencabutan subsidi untuk petani, privatisasi badan usaha logistik dan penurunan tarif import produk pangan, bahkan tarif 0% untuk beberapa komoditi. Kebijakan pangan nasional dengan demikian telah mengabaikan potensi  dan kemampuan rakyat dalam mengelola sistem pangan secara mandiri
Lumbung sebagai  gerakan perlawanan
Menghadapi sistem pangan nasional  dan sistem pangan global yang tidak fair tersebut dibutuhkan prakarsa dan praktek – praktek maju untuk membentengi dan memperkuat posisi rakyat dalam hal ini petani. Seluruh upaya ini diarahkan pada tujuan untuk pemenuhan hak rakyat atas pangan. Beberapa kalangan termasuk sebagian besar lembaga atau organisasi petani yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mulai menengok kembali sistem pangan lokal yang telah berkembang jauh sebelumnya  dan menjadi fondasi sistem pangan rakyat.
Meski dihancurkan dan kemudian dilupakan oleh rezim penguasa, ratusan ribu komunitas yang tersebar di nusantara masih memiliki dan menjalankan sistem pangan komunitas yang khas dengan jenis tanaman pangan yang beragam baik di sawah maupun ladang. Untuk konteks Jawa Tengah juga masih memiliki potensi ini, dalam kerja – kerja penguatan petani yang dijalankan oleh Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah, kami masih menemukan  sistem pengelolaan sumber – sumber agraria, pembenihan secara mandri, pengembangan tehnologi budidaya, penyimpanan, pengolahan termasuk juga sistem distribusi atau pengaturan perdagangan yang dijalankan secara mandiri dan lebih adil.
Secara khusus, meski tidak banyak, masih ditemukan bentuk – bentuk pengaturan sistem pangan lokal yang termanifestasi dalam bentuk lumbung, mulai dari lumbung penyedia input produksi maupun lumbung pangan.  Lumbung pangan  merupakan lembaga pangan yang sejak lama ada dan terbukti mampu menjadi andalan petani dan warga desa lainnya  dalam memenuhi pangan.
Menghidupkan dan memperkuat lumbung desa merupakan jalan untuk  merebut kembali kedaulatan rakyat atas pangan dari kepentingan bisnis  korporasi – korporasi besar.  Bentuk – bentuk gerakan seperti inilah yang harus terus kita perkuat kedepan untuk menghadapi gempuran kapitalisme global hari ini.
Pentingnya posisi perempuan
Tidak dapat dibantah bahwa perempuan memainkan peranan strategis dalam setiap rantai pengembangan pertanian. Dimulai dari peran mereka dalam produksi, pengolahan, penyimpanan maupun distribusi. Peran yang khas yang dijalankan perempuan selama ini tampak dalam kegiatan produksi mulai dari penyiapan benih, penanaman dan penyiangan. Begitu pula ketika memasuki paska panen, peran perempuan sangat besar karena aktifitas pengolahan biasanya diperankan perempuan. Hal yang sama juga berlangsung dalam kegiatan – kegiatan yang terkait dengan pengaturan penyimpanan, biasanya lebih banyak diperankan perempuan.
Peran khas yang lain yang mayoritas dijalankan perempuan adalah pengaturan pola konsumsi untuk keluarga. Peran ini biasanya dijalankan oleh perempuan. Dalam hal ini perempuan dihadapkan pada serbuan makananan – makanan pabrikan yang diproduksi oleh industri-industri besar milik kapitalis. Melalui instrument media terutama televisi, setiap hari keluarga kita termasuk anak – anak dijejali dengan iklan makanan – makanan instant. Bahkan mie instant telah menjadi barang wajib, sekalipun bagi keluarga – keluarga  petani  pedesaan yang nota bene adalah produsen pangan. Bahkan dalam salah satu iklan produk mie instan, digambarkan keluarga petani yang  menyediakan mie instant untuk konsumsi  pekerja pertanian mereka.
Situasi ini tentu memprihatinkankan bukan saja makanan – makanan ini diragukan jaminan kesehatannya bagi kita, hal yang lebih substansial, dengan keberadaan pangan – pangan instan pabrikan ini telah menggusur pangan lokal berikut kedaulatan pangan petani kita.
Jika kita simak kita bisa simpulkan bahwa hari ini, realitas hidup petani dari hulu ( tanah, bibit, pupuk, obat-obatan) sampai kepada hilir ( distribusi, perdagangan berikut konsumsi pangan kita), telah dikuasai dan dimainkan oleh perusahaan – perusahaan besar yang dimiliki oleh kapitalis – kapitalis asing dan domestik. Celakanya negara juga tidak memiliki daya apapun,  tekanan berbagai institusi internasional terhadap pemerintah menyebabkan hilangnya peran negara untuk melindungi kepentingan petani dan rakyatnya secara umum.
Area – area kritis perempuan yang perlu diwaspadai
Menyimak begitu besar peran yang dijalankan perempuan, hal penting yang harus diwaspadai adalah pertama, harus dipastikan tidak boleh terjadi eksploitasi kerja bagi perempuan, sering kali atas nama peningkatan kesempatan bagi perempuan yang terjadi justru eksploitas kerja bagi perempuan. Banyak ditemukan kasus perempuan meski menyelesaikan kerja-kerja domestik dan kerja-kerja produksi sekaligus, sementara patners laki-lakinya tidak mengambil peran kerja apapun, lebih – lebih kerja domestik. Kedua, harus dipastikan perempuan dan anak – anak memiliki akses dan kontrol atas kerja – kerja produksi yang mereka lakukan. Budaya patriarkhi seringkali menempatkan perempuan dan anak – anak perempuan sebagai makluk kedua, yang tidak mendapatkan prioritas makanan yang bergizi dan sehat bagi mereka
Prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah membangun relasi yang demokratis antara perempuan dan laki – laki dalam mengembangkan kerja – kerja produksi dan ekonomi secara umum. Begitu pula dalam merancang dan mengembangkan gerakan lumbung pangan.
(penulis adalah Ketua Umum SPPQT 2012-2016)

Iklan

Entry filed under: Uncategorized.

Mengenalkan Pangan Lokal Kepada Anak Sejak Dini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Sekretariat:

Jln Ja'far Shodiq 36 Kalibening Tingkir Kota Salatiga. Phone (0298) 311438.
Oktober 2012
S S R K J S M
« Jul    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d blogger menyukai ini: