SIKAP POLITIK ORGANISASI SPPQT terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang TEMBAKAU

Rancangan Peraturan Pemerintah tembakau ( RPP Tembakau ) yang dalam klausul uji kadar tar dan nikotin dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Klausul ini bisa menjadi alasan untuk masuknya rokok produk asing yang memang berkadar rendah tar dan nikotin dibanding produk dalam negeri khususnya rokok kretek. hal ini lebih memberikan keleluasaan masuknya tembakau import ( rokok Putih ) sehingga berdampak tidak berlakunya tembakau dalam negeri dan mematikan  Petani tembakau serta karyawan perusahaan.
Ormas Tani Indonesia, Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah yang anggota petani penanam tembakau tersebar di Kawasan Gunung Merapi, Kawasan Gunung Merbabu , Kawasan Gunung Sindoro, Kawasan Gunung Sumbing dan wilayah lain. Ada sekitar 5000 ( lima ribu ) anggota SPPQT yang mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian tembakau, dan apabila RPP tembakau ini benar-benar disahkan dan dijalankan berarti lima ribu petani tersebut akan kehilangan mata pencarian yang selama ini menjadi tumpuan perekonoian mereka.
Sikap Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah ( SPPQT )  sebagai Ormas Tani Indonesia bersikap:
1. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah ( SPPQT ) menyerukan kepada pemerintah untuk membatalkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tembakau ( RPP Tembakau ). Bahwa RPP Tembakau ini bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan agenda neoliberalisme di Indonesia dan harus di LAWAN
2. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah ( SPPQT ) menolak segala upaya pemerintah untuk meliberalisasikan produksi pertaniaan dan mendesak agar segera optimalisasikan produksi pertaniaan dalam negeri.
3. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah ( SPPQT ) meminta  Presiden Susilo Bambang Yudoyono menunda penetapan RPP tembakau dan Menteri Kesehatan  mempertimbangkan kembali dampak sosial-ekonomi dari RPP tersebut.
4. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah ( SPPQT ) mendukung sepenuhnya perlawanan yang dilakukan oleh gerakan rakyat dalam menentang agenda neoliberalisme di Indonesia. Dan itu menjadikannya musuh bersama bagi rakyat Indonesia adalah suatu keharusan.
5. Kebijakan  RPP Tembakau ini membuktikan bahwa selama Indonesia dipimpin oleh kekuasaan yang kapitalistik atau menghamba dengan kepentingan kaum modal maka tidak akan ada keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah
Salatiga 06 juli 2012

Ruth Murtiasih Subodro
Ketua umum SPPQT